JAKARTA, KORANTV10.COM I Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat memastikan peresmian Tugu dan Museum SMSI Pusat akan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026.
Agenda bersejarah tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2026 dan menjadi bagian penting dari puncak peringatan HPN yang dipusatkan di Provinsi Banten.
BacaJuga
Puncak peringatan HPN 2026 rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, serta Panglima TNI.
Kehadiran pimpinan tertinggi negara tersebut menjadi penegasan kuat, terhadap peran strategis pers siber dalam kehidupan demokrasi nasional.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus melalui Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, A.S. Agus Samudra atau yang akrab disapa Agus Kliwir menyampaikan bahwa seluruh persiapan HPN 2026 telah dilakukan secara matang dan terkoordinasi dengan jajaran pengurus pusat SMSI.
“HPN 2026 akan menjadi momentum bersejarah bagi SMSI. Seluruh Pengurus Pusat SMSI dipastikan hadir, dan salah satu agenda besarnya adalah peresmian Tugu dan Museum SMSI Pusat oleh Presiden RI bersama menteri-menteri Kabinet Prabowo,” ujar Agus Kliwir, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, Tugu dan Museum SMSI Pusat tidak hanya menjadi simbol organisasi, tetapi juga penanda penting perjalanan pers siber Indonesia yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.
Museum tersebut akan menjadi ruang dokumentasi sejarah pers siber nasional, sekaligus sarana edukasi jurnalistik bagi masyarakat luas.
HPN 2026 sendiri dirancang sebagai forum strategis nasional yang tidak hanya merayakan Hari Pers, tetapi juga memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah dan masyarakat.
Berbagai agenda nasional akan digelar, mulai dari konvensi media siber, diskusi kebangsaan, pameran pers, hingga kegiatan sosial.
Dengan peresmian Tugu dan Museum SMSI Pusat, sebagai simbol organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia yang berkomitmen menjaga profesionalisme, integritas, dan kepentingan publik.(red)
