PATI I Isu ajakan berhenti membayar pajak kendaraan bermotor yang beredar di media sosial, dinilai berpotensi menggiring opini publik secara tidak utuh.
Menyikapi hal tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini mengajak masyarakat untuk lebih bijak, dalam menggunakan media sosial.
Pernyataan itu disampaikan oleh Chandra saat kunjungan kerja di RSUD RAA Soewondo Pati, Jumat (20/2/2026).
BacaJuga
Menurutnya, arus informasi digital yang begitu cepat harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik.
Tanpa penyaringan informasi, masyarakat berisiko terpengaruh narasi yang belum tentu benar.
“Kita hidup di era keterbukaan informasi. Tapi keterbukaan itu harus diimbangi dengan kecermatan. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum tentu valid,” ujar Plt Bupati Pati kepada wartawan
Chandra menambahkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga perbaikan fasilitas umum.
Ia mengingatkan bahwa jika kepatuhan pajak menurun akibat isu yang tidak berdasar, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor pelayanan publik.
“Efeknya bukan hanya pada angka pendapatan daerah, tetapi langsung dirasakan masyarakat.Program pembangunan bisa tertunda,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan tidak ada kenaikan tarif PKB pada 2026.
Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi tengah mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak untuk meringankan beban masyarakat.
Plt Bupati Pati pun berharap masyarakat Pati tetap tenang, dan tidak mudah terprovokasi. “Sinergi pemerintah dan masyarakat adalah kunci.
Mari kita jaga stabilitas daerah bersama,” ungkap Chandra, Plt Bupati Pati.(red)
