PATI – Rencana pembangunan KDMP di Desa Sukobubuk, berubah menjadi kontroversi besar yang mengguncang suasana wilayah
Alih-alih membawa semangat pembangunan, proyek tersebut justru memicu kegaduhan yang semakin meluas, Sabtu (28/3/2026).
BacaJuga
Gelombang penolakan warga menguat, setelah muncul dugaan bahwa pemerintah desa tidak transparan dalam menentukan lokasi pembangunan.
Warga menilai keputusan itu terlalu terburu-buru, dan tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya.
Ketegangan mencapai puncak ketika rapat internal digelar dengan melibatkan tokoh masyarakat, BPD, RT/RW, LMDH, serta perangkat desa.
Dalam forum tersebut, banyak pihak melontarkan kritik keras terkait pola komunikasi pemerintah desa, yang dinilai buruk dan tertutup.
Beberapa warga menyebut bahwa mereka merasa seperti “ditodong” dengan keputusan yang sudah jadi.
“Lapangan desa, yang selama ini menjadi ruang publik warga, tiba-tiba disebut sebagai lokasi pembangunan KDMP.
Informasi ini membuat warga tersulut, karena tidak ada pembahasan terbuka sebelumnya. Fakta yang lebih mengejutkan
Para peserta rapat mengaku baru memahami detail rencana lokasi KDMP, setelah polemik mencuat.
Kondisi itu memperkuat dugaan bahwa proyek berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Di tengah tekanan warga yang semakin keras
Kepala Desa Sukobubuk, Saman akhirnya mengakui adanya miskomunikasi. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka
Untuk ke depan, pihak desa akan mengalihkan lokasi pembangunan KDMP,” tegas Saman kepada wartawan
Pernyataan itu menjadi titik balik yang menandakan bahwa pemerintah desa, tidak bisa mengabaikan suara warga.
Saman menyebut, situasi yang berkembang sudah menimbulkan keresahan dan dikhawatirkan memicu konflik berkepanjangan, jika tidak segera diselesaikan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa memastikan akan menggelar musyawarah kembali secara resmi, agar keputusan pembangunan diambil berdasarkan kesepakatan bersama.
“Permintaan maaf kami haturkan bagi warga. Jika kemarin lokasi KDMP di lapangan, nanti ke depan kami alihkan,” tambahnya.
Polemik ini menjadi pelajaran keras bahwa pembangunan desa, tidak bisa berjalan dengan pola “diam-diam lalu jadi”.
Masyarakat berharap langkah musyawarah benar-benar dijalankan secara jujur, bukan hanya strategi untuk meredam situasi yang sudah terlanjur panas.(red)
