SEMARANG, KORANTV10.COM I Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah, Musrifah hari ini mengajak seluruh elemen bangsa
Khususnya TNI–Polri dan pemerintah daerah, untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi semakin maraknya penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan di ruang digital.
BacaJuga
Ajakan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi kebangsaan yang berlangsung di Semarang, Rabu (31/12/2025), bersama Ketua Koordinator Eks SMSI Keresidenan Pati, A.S. Agus Samudra atau yang akrab disapa Agus Kliwir.
Musrifah menyebut, bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan tingkat literasi publik yang memadai.
Kondisi ini membuat masyarakat semakin rentan terpapar informasi palsu, provokatif dan menyesatkan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Media sosial hari ini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang pertarungan informasi.
Hoaks berkembang sangat cepat dan bisa memecah belah masyarakat. Karena itu perlu sinergi seluruh elemen bangsa, termasuk TNI–Polri dan pemerintah,” ujar Musrifah, Ketua SMSI Jawa Tengah kepada wartawan.
Ia menilai bahwa ancaman hoaks bukan sekadar persoalan media, tetapi menyangkut stabilitas sosial, persatuan nasional dan kualitas demokrasi.
Menurutnya, di tengah arus informasi yang tidak terkendali, peran pers profesional menjadi benteng utama dalam menjaga keseimbangan informasi publik.
Sebagai organisasi perusahaan pers siber, lanjut Musrifah, SMSI hadir untuk memastikan seluruh produk jurnalistik tetap berada dalam koridor Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.
SMSI tidak hanya fokus pada kebebasan pers, tetapi juga pada tanggung jawab sosial media dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers yang profesional bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga mencerdaskan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Agus Kliwir. Ia menjelaskan, bahwa persoalan hoaks tidak bisa diselesaikan secara sektoral.
Pemberantasan informasi menyesatkan harus melibatkan semua pihak secara bersama-sama.“Pemerintah, TNI–Polri, insan pers, dan masyarakat harus satu barisan.
Tanpa itu, ruang digital akan terus dipenuhi informasi menyesatkan yang merusak tatanan sosial,” kata Agus Kliwir.
Menurutnya, SMSI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pers yang sehat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah eks Keresidenan Pati yang meliputi Pati, Kudus, Rembang, Blora, dan Jepara.
Dalam menjalankan fungsinya, SMSI mengembangkan berbagai program, mulai dari perlindungan pers, penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme hukum dan etika
Hingga sertifikasi kompetensi bagi perusahaan media siber dan karyawan redaksi sesuai mandat Dewan Pers.
Selain itu, SMSI juga aktif membantu perusahaan media memenuhi persyaratan verifikasi Dewan Pers, membangun basis data media online yang kredibel, serta melakukan pembinaan manajemen redaksi dan pengembangan usaha media.
“Pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi kekuatan media, bukan ancaman. Karena itu SMSI mendorong seluruh anggotanya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi kemajuan pers Indonesia,” tutur Musrifah.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan profesionalisme pers, SMSI optimistis ekosistem informasi nasional dapat menjadi lebih sehat
Dalam mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah tantangan era digital.(red)
