JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo hari ini melayangkan peringatan tegas, terkait munculnya rencana pendirian posko AMPB di depan Mapolresta Pati.
Ia menilai hal tersebut merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diremehkan, karena berpotensi memicu konflik sosial dan bisa menciptakan keresahan, bahkan merusak stabilitas keamanan daerah.
Firman menyebut, dalam banyak kasus di berbagai daerah, konflik horizontal kerap diawali oleh aktivitas kelompok tertentu, yang tidak memiliki legalitas jelas, namun diberi ruang untuk bergerak bebas.
Menurutnya, jika pemerintah daerah lengah, maka Pati bisa menjadi sasaran provokasi yang memecah belah masyarakat.
“Saya sebagai putra daerah ingin Pati tetap aman dan damai. jangan sampai muncul gerakan -gerakan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban,” ujar Firman kepada wartawan, jumat (1/5/2026).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar menekankan bagi semua aparat keamanan tidak boleh menunggu situasi menjadi besar baru bertindak.
Dia meminta langkah antisipatif segera dilakukan, mulai dari pengecekan legalitas organisasi hingga penertiban aktivitas yang tidak sesuai aturan.
Negara memiliki regulasi jelas mengenai ormas dan LSM. semua pihak wajib terdaftar resmi melalui mekanisme administrasi negara, termasuk melalui badan kesbangpol.
Bila ada kelompok yang tidak mampu menunjukkan legalitas, maka aktivitasnya tidak boleh dibiarkan.
“Ormas dan LSM itu aturannya jelas, harus terdaftar. tidak boleh bergerak seenaknya. Pemerintah harus memastikan semua sesuai prosedur,” katanya.
Maka dalam persoalan serius terkait adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi wartawan, namun tidak memiliki identitas media yang sah.
Bisa sangat berbahaya, karena dapat digunakan untuk membangun tekanan sosial, mengintimidasi pejabat, atau memanfaatkan isu demi kepentingan tertentu.
Menurut Firman, profesi wartawan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Pers dan memiliki organisasi resmi yang menjadi rujukan.
Firman menambahkan, bahwa perusahaan pers pun harus terverifikasi dan memiliki struktur legal.
Salah satu organisasi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang memiliki fungsi penting dalam verifikasi perusahaan pers.
“Wartawan itu ada organisasinya, ada konstituen Dewan Pers. Perusahaan pers juga harus legal. Pemerintah jangan memberi ruang pada yang tidak jelas,” tegas Firman.
Dia menilai, ketegasan aparat bukan hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga menjaga martabat negara.
Bahwa pembiaran terhadap kegiatan tanpa legalitas, dapat melemahkan wibawa pemerintah dan membuka peluang konflik sosial lebih luas.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab Pati bersama TNI-Polri segera melakukan langkah tegas dan terukur, agar stabilitas daerah tetap terjaga.
Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terpancing provokasi, serta mendukung penegakan aturan yang adil.
“Kalau keamanan terganggu, yang rugi rakyat. maka semua pihak harus sadar, stabilitas itu kunci pembangunan,” pungkasnya.(red)
