PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I., M.Pd menyebut bahwa komitmen untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
Komisi B dalam mengawal sektor perekonomian daerah. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
Harus menjadi prioritas, agar mampu mendorong kesejahteraan warga. Komisi B DPRD Kabupaten Pati memiliki ruang lingkup kerja yang luas
mulai dari pengawasan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, koperasi, perbankan, perindustrian hingga perusahaan daerah, Sabtu (25/7/26).
Selain itu, komisi juga bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.
Muslihan menekankan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan UMKM merupakan penggerak utama ekonomi Kabupaten Pati.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil
Agar kedepan mampu berkembang di tengah tantangan ekonomi. Ia juga memastikan Komisi B akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh program pemerintah daerah
Supaya pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Kami ingin pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ungkap Muslihan.(red)
