SEMARANG – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati mendesak BPK RI dan BPK Jawa Tengah melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran publikasi pemerintah tahun 2025–2026 di wilayah Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora.
Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir menilai pemeriksaan tersebut penting, untuk memastikan penggunaan anggaran publik.
Termasuk anggaran yang berkaitan dengan Pokir, benar-benar transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, kerjasama publikasi pemerintah semestinya diberikan kepada perusahaan pers yang memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai uang rakyat mengalir kepada media yang legalitasnya tidak jelas. Semua penggunaan anggaran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Agus Kliwir kepada wartawan, Senin (17/8/2026).
SMSI juga meminta BPK tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administrasi. Audit harus mampu menelusuri proses penganggaran, mekanisme penentuan perusahaan media penerima kerjasama hingga realisasi publikasi.
“Kalau memang seluruh prosesnya benar, audit BPK justru akan menjadi bukti bahwa anggaran publikasi dikelola secara profesional,” pungkasnya.(red)
