SEMARANG – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memberikan peringatan kepada pemerintah dan berbagai lembaga negara, agar kedepan tidak sembarangan menjadikan perusahaan pers sebagai mitra kerja.
Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir menegaskan bahwa kerja sama yang menggunakan anggaran pemerintah harus melalui proses verifikasi dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BacaJuga
Peringatan tersebut ditujukan kepada pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, TNI-Polri hingga lembaga peradilan.
“Jangan sampai semangat membangun keterbukaan informasi justru dilakukan melalui kerja sama dengan pihak yang status dan kapasitasnya belum jelas,” ujar Agus Kliwir kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Ia meminta instansi pemerintah memastikan perusahaan pers yang dipilih memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan sesuai aturan pers nasional.
Agus Kliwir menilai, persoalan dapat muncul, apabila pemilihan mitra dilakukan tanpa proses pemeriksaan yang memadai.
Karena itu, menurutnya, faktor kedekatan, harga murah atau sekadar mengaku sebagai perusahaan media tidak cukup menjadi dasar untuk memperoleh pekerjaan yang bersumber dari anggaran negara maupun daerah.
“Pemerintah harus berhati-hati. Setiap penggunaan anggaran harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menyebut program Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi bagian dari upaya SMSI memperkuat fungsi media dalam pengawasan pembangunan desa, dan keterbukaan informasi publik.
Dalam pandangannya, perusahaan media profesional harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan hanya mengejar pekerjaan publikasi.
SMSI juga mendorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk jajaran Kejaksaan, untuk mengedepankan pencegahan, edukasi dan pengawasan tata kelola pemerintahan.
“Transparansi harus dibangun sejak awal. Jangan menunggu persoalan muncul baru dilakukan pemeriksaan,” tambah Agus Kliwir
Kami berharap seluruh instansi pemerintah semakin selektif dan profesional dalam menentukan mitra kerja perusahaan pers.
“Profesionalisme pers dan tertibnya pengelolaan anggaran pemerintah harus berjalan beriringan,” pungkasnya.(red)
