PATI – Aroma persoalan dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pati mulai tercium.
Sejumlah laporan masyarakat menyebut adanya kejanggalan dalam pelaksanaan SPPG yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi langsung bergerak cepat, setelah menerima mandat dari DPD Gerindra Jawa Tengah.
Ia menegaskan, program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah ini, tidak boleh dijadikan ladang kepentingan pribadi.
“Kalau ada yang coba bermain, kami tidak segan merekomendasikan penutupan,” ujar Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi dengan tegas, Rabu (18/3/26).
Sorotan utama tertuju pada kualitas makanan yang diduga tidak memenuhi standar gizi, serta mekanisme distribusi dinilai tidak transparan.
Langkah pengawasan ketat ini menjadi peringatan keras bagi seluruh mitra SPPG di wilayah Kabupaten Pati.
Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas program MBG. Kini, publik menunggu hasil investigasi lapangan yang dijanjikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.(red)
