JAKARTA – Ketika pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan kepentingan publik berhadapan dengan ancaman pelaporan pidana, persoalan kebebasan pers tidak boleh dipandang sebelah mata.
Hal tersebut menjadi perhatian Agus Kliwir, Direktur Utama PT MNS Grub Pers, CEO PT SMGC sekaligus Ketua Umum Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI).
Ia mengingatkan bahwa pers bukan sekadar sarana menyampaikan pernyataan pejabat atau mempublikasikan kegiatan seremonial.
Pers memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawasi kekuasaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Agus Kliwir, ancaman terhadap kebebasan pers dapat muncul, ketika kritik dan pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik tidak ditempatkan secara proporsional dalam mekanisme hukum.
“Kalau setiap kritik dan pemberitaan langsung dibayangi ancaman pidana tanpa terlebih dahulu melihat apakah itu merupakan produk jurnalistik, maka ruang kontrol sosial bisa terancam,” ujar Agus Kliwir, Kamis (19/11/26).
Ia menegaskan, wartawan memiliki kedudukan berbeda dengan konten kreator. Wartawan bekerja berdasarkan proses jurnalistik dan terikat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Perlindungan profesi wartawan juga ditegaskan melalui Pasal 8 UU Pers. Sementara Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat mekanisme perlindungan kerja jurnalistik
Termasuk penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi dan penilaian dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Agus Kliwir tidak menutup mata terhadap pentingnya tanggung jawab insan pers. Pemberitaan harus didasarkan pada fakta, verifikasi, keberimbangan dan konfirmasi kepada pihak terkait.
Begitu pula konten kreator. Kebebasan berekspresi bukan berarti seseorang dapat menyebarkan informasi yang mengandung fitnah, ancaman maupun tindakan lain yang memenuhi unsur pidana.
Agus Kliwir menilai, persoalan utama bukan mempertentangkan wartawan dengan konten kreator, melainkan memastikan setiap aktivitas penyampaian informasi ditempatkan sesuai fungsi dan aturan hukumnya.
Negara membutuhkan pers yang berani menjalankan fungsi pengawasan, sementara masyarakat membutuhkan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai kebebasan pers hanya indah dalam slogan. Ketika wartawan menyampaikan persoalan publik, justru muncul tekanan yang membuat mereka takut bekerja.
Demokrasi membutuhkan kritik, transparansi dan keberanian mengungkap fakta,” tutur Agus Kliwir.(red)


















