PATI – Dampak kebijakan nasional mulai terasa hingga ke daerah. Pemerintah Kabupaten Pati menjadi salah satu yang pertama mengambil langkah tegas dengan menunda Open House Idulfitri 2026.
Langkah ini disebut sebagai bentuk konkret kepatuhan terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto
Yang mengimbau seluruh kepala daerah, untuk mengedepankan kesederhanaan dalam perayaan lebaran tahun ini.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya soal administratif
Tetapi juga bentuk tanggung jawab moral di tengah kondisi nasional, yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai bencana.
Instruksi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi landasan kuat, dalam pengambilan keputusan ini”, ujar Plt Bupati Pati kepada wartawan, Kamis (19/3/26).
Pemerintah daerah diminta menunda kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan kesan berlebihan di tengah duka masyarakat.
Menurut Risma, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan rasa keadilan sosial. Ia tidak ingin perayaan besar di satu daerah, justru melukai perasaan masyarakat di daerah lain yang sedang menghadapi musibah.
Meski Open House resmi ditiadakan, masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi secara terbatas.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan tetap dijaga, tanpa harus menggelar acara besar. Kebijakan Pati kini menjadi sorotan nasional dan disebut-sebut sebagai contoh konkret implementasi arahan pusat di tingkat daerah.(red)
