PATI – Penyuluhan bencana alam dan penanganan pasca bencana dalam rangka TMMD reguler ke-128 Tahun Anggaran 2026 di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Kamis (23/4/2026), mendadak viral di media sosial.
Kegiatan yang diikuti sekitar 50 warga tersebut melibatkan unsur BPBD Kabupaten Pati, TNI, Polri, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.
Materi penyuluhan mencakup ancaman banjir, angin kencang, tanah longsor, serta langkah-langkah yang harus dilakukan, sebelum hingga setelah bencana terjadi.
Meski mendapat apresiasi, karena dianggap meningkatkan kesiapsiagaan warga, kritik tajam justru bermunculan.
Warganet menilai penyuluhan tidak akan berarti banyak, jika tidak diikuti pembangunan infrastruktur mitigasi.
Publik menyoroti kondisi di sejumlah desa yang masih minim drainase, tanggul rapuh, sungai belum dinormalisasi, serta jalur evakuasi yang tidak jelas.
“Kalau bencana datang tiba-tiba, warga tidak butuh teori panjang. Yang dibutuhkan jalur evakuasi, sirene, logistik, dan alat penyelamatan,” tulis salah satu komentar netizen yang ramai dibagikan.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pati, Sukarno menyampaikan bahwa penanggulangan bencana harus dipahami secara menyeluruh.
Ia juga mengingatkan warga, agar tidak mudah percaya hoaks dan mendorong pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat desa”, kata Sukarno kepada wartawan
Danramil 18/Winong melalui Letda Inf Ali Sadikin menambahkan, bahwa penyuluhan tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat, agar mampu meminimalkan dampak bencana.
Namun tekanan publik semakin kuat. Banyak pihak menilai edukasi harus dibarengi aksi nyata pemerintah daerah dan pusat, seperti penguatan infrastruktur desa
Dalam pembangunan drainase permanen, penyediaan alat peringatan dini, hingga kesiapan logistik darurat.
Netizen menyoroti ironi bahwa bencana di Indonesia kerap berulang setiap tahun, tetapi penanganannya masih cenderung reaktif setelah kejadian.
Kegiatan TMMD di Desa Godo pun kini menjadi sorotan, karena dianggap sebagai cermin persoalan nasional. mitigasi bencana belum menjadi prioritas nyata”, tambah Letda Inf Ali Sadikin.
Masyarakat berharap penyuluhan ini menjadi awal perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Keselamatan warga tidak bisa bergantung pada teori semata, melainkan membutuhkan perlindungan konkret dari negara.(red)
