BATU -BARA – Terkait tentang konfirmasi anggaran Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin dengan anggaran kurang lebih sebesar 567 juta yang bersumber dari dana refocusing T. A 2021 terus menuai kontroversi di kalangan aktivis masyarakat Kabupaten Batu Bara, Selasa (21/6/2022).
Pasalnya Kadis Kesehatan P2KB Kab. Batu Bara dr Wahid Khusyairi M. Si belum mau memberikan penjelasan seputar metode pelaksanaan penyimpanan dan tata letak penyimpanan obat Vaksin tersebut.
Menurut aktivis kalangan pemerhati penyelenggaran keuangan negara / daerah Kabupaten Batu Bara yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Batubara (AMPERA), Ahmad Fatih Sultan menyebutkan bahwa dugaan indikasi Korupsi pengadaan obat Vaksin dan penyimpanan obat Vaksin akan segera di tindak lanjuti melalui laporan resmi lembaga AMPERA ke pihak penegak hukum.
” Ketika kita melihat dan mendengar keluhan masyarakat untuk mendapat kan distribusi obat-obatan yang dibutuhkan saat berobat di rumah sakit, Warga selalu di hadapkan dengan pembelian resep obat di luar dari rumah sakit atau Puskesmas. Dan ini bukan isapan jempol belaka atas ketiadaan obat-obatan dirumah sakit. ” Ujar Sultan saat diwawancarai Awak Media.
Sambung nya lagi, ” Hal ini bukan sekedar pembelian obat (resep) di luar dari kesediaan rumah sakit, namun ada apa dengan ketiadaan obat-obatan di rumah sakit dan juga pembelian vaksin sebesar 650 juta, padahal vaksin di datangkan (distribusi) dari pemerintah pusat.
Sultan kembali menegaskan dalam hal laporan resmi terkait dugaan indikasi korupsi pembelian obat -obatan Dinkes P2KB Kab. Batubara dan meminta keseriusan Aparat Penegak Hukum agar melakukan penyidikan dan atau penyelidikan kasus pembelian obat vaksin serta anggaran penyimpanan obat vaksin T. A 2021,”tandasnya.(Red)
